SENDAWAR - Wabup Didik Effendi menegaskan, petinggi dan BPK yang menjadi peserta rapat koordinasi (rakon) Alokasi Dana Kampung (ADK) diminta memahami pengelolaan pemerintahan kampung, dan transparan dalam penggunaan dana. “Selalu bermusyawarah. Libatkan tokoh masyarakat, dan pemuda, terbuka dalam pengelolaan, menghindari kecurigaan penggunaan ADK,” tegas Didik Effendi,
Petinggi dan BPK harus memahami penyelenggaraan pengelolaan ADK. Harapan itu disampaikan Didik Effendi, Kamis (20/6), ketika membuka rakor ADK, diikuti 268 peserta. Terdiri 134 orang petinggi dan 134 orang BPK se-Kubar di gedung Tanaa Purai Ngeriman kompleks perkantoran Pemkab Kubar.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kubar, FX Kaswi melalui sekretaris-nya, Silas Emanuel mengatakan, tujuan rakon untuk menyamakan mekanisme penyelenggaraan pemerintah kampung. Menciptakan situasi harmonis antara aparat pemerintahan kampung, tetap berpegang pada perundang-undangan yang berlaku. Tujuan akhir program, menciptakan sumberdaya manusia (SDM), aparat pemerintahan kampung yang adil, mantap, kreatif serta berintegritas agar mampu memberikan pelayanan optimal pada masyarakat. “Memberikan pengetahuan dan kompetensi maksimal kepada petinggi dan BPK mengenai fungsi dan tugas pokok pelaksanaan ADK,” sebut Silas.
Ditambahkan, Kabid Pemerintahan Kampung BPMPK, Irawan Sanjaya, peserta rakor dapat materi pemantapan penyelenggaran pemerintahan kampung, penguatan fungsi dan koordinasi petinggi dan BPK, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kekayaan kampung. Petinggi Siram Makmur Kecamatan Bongan, Gumansyah mengakui, kegiatan rakor sangat baik. “Memberikan pemahaman dan informasi mengenai pengelolaan pemerintahan kampung,” kata Gumansyah
