Minggu, 16 Agustus 2015

Pemerintah Kalimantan Tengan Melindungi Pasar Tradisional

Kalimantan Tengah-PALANGKA RAYA, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah saatnya mengintervensi pemodal besar yang menggarap sektor perdagangan modern karena itu akan menjadi masalah serius, dan perlu diantisipasi pemerintah kabupaten kota daerah ini.
Pemegang mandat Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia (APPTSI) Provinsi Kalteng Muhammad Faisal di Palangka Raya, Sabtu mengatakan pemerintah kabupaten dan kota menunjukkan keberpihakan kepada pedagang pasar yang dipastikan terdesak bersamaan menggeliatnya perekonomian di daerah itu.

Seperti terlihat di Palangka Raya, pedagang pasar tradisional mulai kekurangan pembeli yang beralih ke pusat-pusat berbelanjaan besar yang ketersediaan barang, harga, dan fasilitas berbelanja jauh lebih baik dan nyaman.

Untuk itu diperlukan sikap keberpihakan Pemkab/Pemkot untuk membuat rambu-rambu bagi para pemodal besar yang ingin mengincar dan menggarap segmen pedagang pasar tradisional.

Keberpihakan dapat ditunjukan dalam perlindungan terhadap pedagang pasar tradisional, yaitu tidak mudah mengeluarkan menerbitkan izin pendirian usaha perdagangan skala besar seperti pusat berbelanjaan, pasar swalayan, dan membatasi distributor yang dalam prakteknya justru menjadi pesaing pedagang kecil daerah ini.

Pemerintah kabupaten/kota yang akan menerapkan kebijakan perbaikan bangunan dan penataan pasar tradisional di masing-masing daerah agar tidak melupakan keberadaan para pedagang yang memiliki keterbatasan modal.

"Jangan setelah proyek perbaikan dan penataan pasar tradisional rampung yang terjadi justru harga tebus blok jualan melonjak, sehingga para pedagang pasar tradisional tidak bisa lagi berjualan," ucap Muhamad Faisal yang juga mantan anggota DPRD Kota Palangka Raya itu.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan mengatakan, perbaikan dan penataan pasar tradisional di ibu kota Provinsi Kalteng secara keseluruhan pasar tradisional sudah tertata.

Pemantauan di lapangan, masih ada lokasi pasar tradisional yang perlu penataan, terutama di kawasan pasar induk di Pahandut yang merupakan bagian kota lama di Palangka Raya.

Pendaftaran Merek Dagang Perlu Dilakukan Oleh Usaha Kecil Menengah

Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengimbau para perajin makanan olahan agar mendaftarkan merek dagang dan desain logo sehingga produk mereka terlindungi secara hukum dan dapat membantu pemasarannya.
“Para perajin harus mendaftarkan merek dagang dari produk makanan mereka ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual agar terhindar dari pemalsuan,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang M Nasir di Pangkalpinang. Ia mengatakan produk dagang yang didaftarkan secara yuridis nantinya akan mendapat pengakuan dari pemerintah sehingga terjamin keasliannya.
“Selain untuk melindungi para produsen dari pemalsuan, hal tersebut juga dilakukan untuk mencegah persaingan tidak sehat,” katanya. Merek dagang serta desain logo yang didaftarkan, menurut Nasir, akan membantu menjaring konsumen loyal karena mereka cenderung berorientasi pada merek. “Salah satu sifat konsumen saat ini adalah berorientasi pada merek, konsumen akan lebih mudah mengingat jika sebuah produk memiliki merek tertentu. Oleh karena itu, jika mereka pergi mencari suatu barang, mereka akan dengan mudah menyebut nama merek tersebut,” kata dia. Lebih lanjut, Nasir menjelaskan jika industri telah berkembang dan produk dapat diekspor ke luar negeri, pengiklanan dan promosi akan mudah dilakukan.

Meski begitu, Nasir menyatakan dana menjadi kendala terbesar bagi para perajin industri kecil dan menengah (IKM), khususnya di bidang makanan olahan di Pangkalpinang. “Banyak IKM kita yang masih terbentur modal. Untuk menjalankan usaha saja mereka harus memutar otak untuk menggunakan dana, apalagi untuk mengurusi merek dagang,” kata dia.
Selain itu, Nasir menjelaskan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya merek dagang juga menjadi penyebab utama minimnya pendaftaran merek dagang di kalangan perajin IKM makanan olahan di Pangkalpinang. “Oleh sebab itu, Disperindag Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan merek dagang,” kata dia. Saat ini, menurut Nasir, sebagian produk makanan olahan, khususnya yang dijual di areal pusat oleh-oleh Kota Pangkalpinang belum mendaftarkan merek dagang mereka.
Merek dagang dan desain logo yang dimiliki pengusaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Tegal, jumlahnya masih minim. Sehingga, sangat sarat dengan penyerobotan hak paten dan desain logo produk oleh pihak lain. Karena itu, untuk melindungi hukum terhadap hak paten produk tersebut, perajin harus memberikan merek dagang melalui pendaftaran ke Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Kepala Bidang Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tegal, Arifin, mengatakan demikian kepada wartawan, kemarin (16/4) saat ditemui di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Jalan Raya Dampyak Kecamatan Kramat. Dia menyebutkan, jumlah pelaku usaha di wilayah kerjanya mencapai 29.000 tempat dengan berbagai jenis usaha yang berbeda. Dari jumlah itu, khususnya rumah industri yang berkapasitas besar, sudah memiliki merek sendiri yang didaftarkan ke HKI. Sedangkan untuk perusahaan kecil, hanya sebagian yang baru mendafatarkan merek mereka. Padahal, Disperidag telah memberikan fasilitas pendaftaran merek sejak tahun 2003 silam. Tapi jumlah IKM yang sudah masuk, baru sekitar 50 perusahaan.
“Ada beberapa pengusaha kecil yang sudah mematenkan produknya ke HKI,” imbuhnya. Perusahaan yang banyak mendaftarkan mereknya ke HKI sebagian besar adalah rumah industri yang bergerak di bidang makanan. Hal itu disebabkaan adanya tuntuan pasar dan ketatnya persaingan. Apabila produk mereka ditiru dan mereknya dipalsu, tentu mereka akan dirugikan. Sehingga untuk mengantisipasi itu, pengusaha lebih baik mendaftarkan mereknya. Pengusaha lain tidak bisa memalsukan karena bisa di tuntut secara hukum.
“Jenis merek dan logo sangat berguna untuk membedakan produk antara yang bagus dan kurang bagus dan yang asli maupun tidak asli. Sehingga konsumen bisa memilihnya,” ujarnya. Dia menambahkan, jangka waktu perlindungan selama 10 tahun. Tetapi, masa perlindungan tersebut dapat berjalan terus apabila membayar perpanjangan waktu ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Perpanjangan jangka waktu perlindungan dapat dikabulkan jika merek tersebut tidak berubah. Baik merek berupa barang maupun jasa seperti yang tertera di sertifikatnya. Dan lagi, barang tersebut masih diproduksi serta masih diperdagangkan.
“Fasilitas merek dagang serta desain logo ini, untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memiliki keahlian dalam dunia usaha. Sehingga mereka bisa menggelutinya di tingkat internasional,” pungkasnya. Secara sadar ataupun tidak, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menciptakan merk dagang dan memiliki desain logo yang bisa membantu meningkatkan penjualan baik barang maupun jasa.
jika pengusaha lokal bisamemiliki merk dagang untuk produknya, mereka akan memiliki peluang bertahan dipasar dalam jangka waktu yang lama. Menurut ketua Aprindo Jatim Abraham Ibnu mengatakan, untuk mendongkrak pertumbuhan penjualan produk UKM yang masuk ke ritel modern memang membutuhkan waktu. Akan tetapi jika dalam waktu 1-2 tahun mendatang diupayakan dan diberikan kemudahan bukan tidak mungkin presentasinya bisa mencapai 30 persen dari total produk yang ada sekarang ini.
Memiliki brand atau merek sendiri memang salah satu kendala investasi bagi pengusaha kecil, namun dengan cara itulah justru produk UKM bisa bertahan dari serbuan produk import.jadi ada beberapa benefitnya jika memiliki brand name sendiri,dari pengalaman saya tinggal diluar negri, banyak pengusaha yang sudah memiliki brand name sembari mereka melakukan marketing, mereka memang usdah menyisihkan dana investasi untuk pengembangan brand dan logo atau produk .
Design logo bisa di buat dengan bantuan designer corporate identity yang terpercaya seperti Design Logo Design atau bahkan dari pembuat design identity yang mahal seperti Lowe Lintas.
Jika hal ini yang menjadi salah satu kendala bagi para pemiliki UKM, sebaiknya mereka membentuk kelompok-kelompok usaha yang memiliki baranag sejenis untuk bekerja sama dalam mengembangkan usaha mereka secara bersama, karena akan menekan biaya serta meningkatkan efektifitas dan tidak mengganggu produktivitas

Selasa, 20 Mei 2014

Habis Umrah Warga Ketapang Negatif MERS

Yusnani (72), warga Jl Kolonel Sugiono Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan harus dirawat di ruang isolasi RSUD Agoesdjam Ketapang. Lantaran penyakitnya memiliki ciri-ciri sama dengan penderita virus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-cov).

"Gejala pasien itu sama dengan penderita MERS, demam tinggi, batuk dan lain-lain. Apalagi pasien itu baru datang dari Mekkah melaksanakan umrah akhir April lalu," kata Kepala RSUD Agoesdjam, drg Rihy Pattipeilohi kepada Tribunpontianak.co.id, Sabtu (10/5/2014).

Ia memaparkan, Yusni mulai dirawat di rumah sakit pada Selasa (6/5/2014) lalu. Sementara berdasarkan keterangan keluarganya pasien itu demam tinggi disertai batuk sejak Sabtu (3/5/2014). Meski begitu, kepastian pasien mengidap masih sebatas dugaan sehingga ditempatkan di ruang khusus.

"Pasien itu kita rawat di ruang isolasi, tidak digabung dengan pasien lainnya. Hal tersebut demi menghindari hal-hal tak diinginkan seperti penyebaran virus kepada pasien atau orang lain jika ternyata positif," ungkapnya.

Pihaknya juga mendata orang terdekat atau yang bersentuhan dengan pasien. Langkah tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus jika pasien ternyata benar positif.

"Mudah-mudahan pasien ini negatif, tapi kita tetap mengantisipasi hal-hal yang tak dinginkan," katanya.

Berdasarkan hasil tes Laboratorium di Jakarta, warga Jl Kolonel Sugiono Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan, Yusni (72) negatif mengidap Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-cov). Itu dikatakan Kepala RSUD dr Agoesdjam, drg YL Rihy Pattipeilohi kepada Tribunpontianak.co.id, Kamis (15/5).

Anak Yusni, Upik (40) mengaku sedikit lega dan tenang atas hasil tersebut. Namun ia manegaskan beban yang dihadapi keluarganya adalah masalah fisikis. Terutama ibunya yang saat ini belum mau berjumpa orang lain bahkan dokter.

Pasalnya kabar sudah meluas dan mengatakan ibunya seakan-akan sudah terjangkit MERS-cov. "Sehat sih sudah, tapi pulih belum karena paling berat kita menanggung beban fisikis. Dan pasti butuh lama terutama pada ibu untuk memulihkan beban fisikis ini," katanya kepada Tribunpontianak.co.id, Kamis (15/5/2014).

Ia menceritakan, saat ibunya divonis suspect MERS-cov banyak orang yang agak menghindari mereka. Bukan hanya tetangga, teman dekat bahkan di antara keluarganya juga menghindar. "Tapi saya mengerti kenapa mereka begitu karena penyakit itu menular dan mematikan," ungkapnya.

"Kalau bagi saya sih tak masalah, ini ujian apalagi kita baru pulang dari umroh. Semoga beban fsikis kita, ibu saya cepat pulih, ibu tak takut ketemu orang lagi. Dan saya yakin mereka yang kemaren agak menghindar lama-lama pasti mengerti," tukasnya.

Kuliahkan Anak Kurang Mampu

Untuk memajukan pendidikan Yayasan Muara Hikmah Ketapang (YMHK) akan membantu kuliahkan anak kurang mampu setiap tahun. Sejak berdiri 2001 silam, sedikitnya sudah 31 anak lulus kuliah yang dibiayai YMHK.

Paling sedikit tiap tahunnya pihak YMHK mengkuliahkan tiga anak kurang mampu. Kemudian pada 2014 pihak YMHK akan mengkulian paling sedikit tujuh anak. Lima di antaranya sudah dipastikan kuliah ke perguruan tinggi di Jakarta.

"Dua orang masih melengkapi administarsi dan persyarakat lain-lainnya," ungkap Pembina YMHK, Denny Muslimin saat ditemui Tribunpontianak.co.id,di yayasannya, Minggu (18/5/2014).

Ia mengungkapkan semua biaya pendidikan anak tersebut ditanggung yayasannya. Biaya dikumpulkan dari uang pribadi dan rekan-rekannya serta sumbangan donatur. "Biaya mereka kita tanggung termasuk penginapan dan makan minum," katanya.

"Kita tidak memandang suku, agama yang penting mereka anak orang tidak mampu. Dan punya keingginan kuat untuk kuliah itu lah yang kita bantu," lanjutnya.

Satpol PP Janji Tertibkan Bangunan Penyumbat Drainase

KETAPANG - Kasatpol PP Ketapang, Edy Junaidi menegaskan akan segera menertibkan bangunan yang menyalahi aturan. Pasalnya, belakangan hari terakhir, adanya genangan air di sepanjang jalan raya di Ketapang dikeluhkan pengendara.

Dikakatakannya bangunan seperti ruko di sepanjang jalan Ketapang menjadi penyebab genangan air itu. "Kita sudah sosialisasi baik melalui pemasangan plang pengumuman di simpang-simpang lampu merah. Dan ke Desa, Kelurahan, Kecamatan bahkan langsung kepada masyarakat," katanya

Ia menegaskan penertiban berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2010 tentang kegiatan yang melanggar ketertiban umum. Sebab tiap warga yang ingin membuat bangunan khususnya di tepi jalan raya. Maka orang atau bangunan tersebut harus mendapat izin Bupati dahulu.

"Kalau bangunan tanpa izin Bupati atau tak sesuai izin maka sangat kita sayangkan. Dan siap-siap saja jika tidak segera dibenarkan sewaktu-waktu akan kita tertibkan langsung,รถ ungkapnya.

Kedepan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian melakukan sosialisasi dan pembinaan lagi kepada masyarakat. Jika memang tidak juga ditanggapi maka pihaknya terpaksa akan menertibkan langsung.

Tingkat Kelulusan di Melawi 96,66 Persen



Sebanyak 23 pelajar tidak lulus UN dari 2.067 pelajar yang mengikuti Ujian nasional (UN) tingkat SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Pontianak. Pembagian amplop kelulusan peserta UN diberikan langsung kepada wali murid di sekolah masing-masing, Selasa (20/5/2014).

Dengan demikian, dinas pendidikan dan olah raga Kabupaten Pontianak tidak bisa menorehkan kelulusan sesuai target yakni 100 persen untuk tahun ini. Bahkan, cenderung mengalami penurunan persentase keluluan. Tahun ini angka kelulusan hanya berkisar pada 98,89 peren, beda dengan tahun sebelumnya yang sudah mencapai sekitar 99 persen.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Pontianak, Zulkifli Salim mengatakan upaya yang diterapkan kepada siswa sejak awal, tidak hanya pada satu sisi dari peserta saja. Melainkan kualitas guru juga menjadi hal utama baginya. Sehingga seluruh proses persiapan pelaksanaan UN tidak hanya berbicara masalah kelulusan semata tapi pada kualitasnya.

"Kita saat ini bukan berbicara masalah kuantitas tapi kualitasnya yang kita utamakan. Kita yakin lulusan tahun ini masalah kualitas di atas tahun sebelumnya. Kita bisa lihat dari nilai dan penerapan kita untuk pelaksanaan ini yang memang diorientasikan pada kualitas kelulusannya," ujarnya

Menurut Zulkifli, masalah penerapan strategi sudah dilakukan dan disesuaikan dengan kisi-kisi yang ada. Semua dewan guru atau murid dilarang menggunakan bahan pasaran yang dijual di luaran. Sistem try out dilaksanakan sesuai aturan dari pusat yang sudah diberikan kepada semua sekolah.

"Bahkan untuk try out sendiri kita sengaja buat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Hal itu kita lakukan sengaja untuk mengukur kemampuan siswa. Karena mereka akan berfikir kemampuannya masih jauh sehingga termotivasi untuk terus belajar dengan giat dan terus mengasah kemampuannya," ungkapnya.

Sedikitnya 53 siswa dari 1670 siswa yang mengikuti Ujian Nasional tingkat SMA/MA dan SMK di Kabupaten Melawi beberapa waktu lalu tidak lulus. Tahun ini tingkat kelulusan di Kabupaten Melawi mencapai 96,66 persen.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase kelulusan di Kabupaten Melawi tahun ini anjlok, 3 persen. Pada tahun 2013 tingkat kelulusan mencapai 99,54 persen, sedangkan untuk SMK 100 persen.


Sekolah yang siswanya paling banyak tidak lulus adalah SMA 1 Belimbing, mencapai 18 siswa, diposisi kedua, Madrasah Aliyah sebanyak 10 orang, sementara SMAN 1 Pinoh Selatan sebanyak 8, orang, SMAN 1 Nanga Pinoh 7 orang.
“Sementara SMA PGRI ada 6 siswa yang tidak lulus, SMA Eklesia 1 orang, SMAN 1 Tanah Pinoh 2 orang dan SMK 1 Belimbing 1 orang,” kata kepala dinas pendidikan Melawi, Paulus Selasa (20/5/2014).
Sedangka persentase kelulusan SMA/MA jurusan IPA, 96,66 persen, IPS 95,24 persen, dan SMK 99,78 persen. “Kalau tahun lalu SMK-nya seratus persen, sekarang ada satu yang tidak lulus,” kata Paulus.


Paulus mengakui, terjadi penurunan prestasi pada tahun ini. Namun demikian, kata Paulus, hal ini sudah cukup baik, karena masih banyak daerah lain di Kalbar yang tingkat kelulusannya berada di bawah Kabupaten Melawi. “Meskipun kita masih berada di bawah lima besar, namun daerah lain masih ada yang ada di bawah kita,” tukasnya


Nilai kelulusan siswa SMA, MA dan SMK tahun ini di Kabupaten Sambas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan jumlah siswa SMA/MA dan SMK yang tidak lulus tahun ini juga mengalami peningkatan.

"Alhamdulillah pada tahun ini, hasil ujian baik SMK dan SMA cukup baik. Kalau dilihat dari tingkat Provinsi masih cukup baik,"ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, H Jusmadi 

Tahun ini, dikatakannya dari total 4.195 orang yang mengikuti ujian, ada delapan siswa yang tidak lulus, sehingga presentasi kelulusan siswa yakni 99, 02 persen. "Jadi tidak terlalu jauh, walaupun ada turun dari tahun lalu. Kami merasa puas dengan hasil itu,"ungkapnya.

Jusmadi berharap kepada siswa-siswa yang dapat lulus UN dapat berkeyakinan meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi terutama yang ada di Sambas.

Tak hanya itu, bagi yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, ia berharap dapat menerapkan ilmu yang di dapat SMA /SMK untuk meningkatkan kesejahteraan .

"Bagi yang tidak lulus, kita harapkan mereka tidak putus asa dan patah semangat karena kedepan masih ada ujian kesetaraan paket C. Kita harapkan mereka bisa mendaftarkan diri pada ujian paket C,"ujarnya.

Tiga Penambang Tewas Tertimbun



Tiga penambang meninggal dunia akibat tertimbun tanah saat melakukan aktivitas PETI pada Senin (19/5/2014) malam di Dusun Pempadang, Desa Kayuara, Kecamatan Mandor.

Ketiga penambang PETI adalah Siswanto alias Wanto(27), Dedi (27) warga Dusun Kayuara, Desa Kayuara Kecamatan Mandor dan Suryono (30) warga Dusun Pana Desa Sumsum Kecamatan Mandor.

Kapolsek Mandor Iptu R Pahlawan menuturkan peristiwa kecelakaan kerja terjadi pada Senin (19/5/2014) malam sekitar pukul 20.00 WIB.

"Kita mendapat informasi ada warga tertimbun tanah longsor, kemudian sekitar tujuh anggota langsung ke TKP," ujarnya, Selasa (20/5/2014).

Dikatanya lagi, sesampai di sana, ternyata warga tersebut adalah para pekerja dompeng yang tertimbun tanah.




Tiga penambang saat beraktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tertimbun tanah longsor sekitar 3 jam. Korban tertimbun pada 20.00 WIB dan baru berhasil dievakuasi pada pukul 23.00 WIB.

"Ketiga korban baru di temukan pada tengah malam dan pagi hari, Siswanto dan Dedi ditemukan sekitar pukul 23.00 WIB dan Suryono pada pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB," kata Kapolsek Mandor Iptu R Pahlawan

Ia mengatakan, setelah korban ditemukan, lokasi langsung diberi police line dan beberapa mesin dompeng serta perlengkapannya diamankan ke Mapolsek.

Sementara dua pemilik dompeng, DS dan AA warga Dusun Pempadang, Desa Kayuara Kecamatan Mandor diamankan untuk diperiksa dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sementara lima rekan kerja korban, nantinya akan diperiksa sebagai saksi, namun saat ini belum dilakukan karena masih dalam suasana berduka," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, tiga penambang meninggal dunia akibat tertimbun tanah saat melakukan aktivitas PETI pada Senin (19/5/2014) malam di Dusun Pempadang, Desa Kayuara, Kecamatan Mandor.

Ketiga penambang PETI adalah Siswanto alias Wanto(27), Dedi (27) warga Dusun Kayuara, Desa Kayuara Kecamatan Mandor dan Suryono (30) warga Dusun Pana Desa Sumsum Kecamatan Mandor.

Walhi Kecam Masih Ada Peti di Landak


Walhi Kalbar mengecam masih adanya aktivitas PETI di Landak, yang dapat mengakibatkan kerusakan alam dan menyebarkan mercuri di sungai.

"Untuk apa kejar-kejar pelaku penambang, sementara zat kimia berbahaya itu masih mudah di dapat. Seharusnya pemerintah serta institusi terkait mengawasi zat kimia ini," kata Nico Andasputra, satu di antara anggota Walhi Kalbar .

Ia menjelaskan aktivitas PETI itu masih ada atau tidak, sebenarnya bisa di pantau melalui air Sungai Kapuas. Sebab Sungai Landak dan Sungai Mandor itu satu aliran dengan Sungai Kapuas.

"Walhi pernah melakukan penelitian kalau Sungai Kapuas itu kelayakanya sudah diambang batas jadi tidak untuk dikonsumsi. Bisa layak di konsumsi tapi harus dilakukan pengolahan. Kalau tidak diolah, air Sungai Kapuas hanya layak dijadikan sarana transportasi air," ungkapnya.

Nico menegaskan, tugas pemerintah dan kepolisian Kalbar, apalagi Kalbar sudah memiliki Perda tentang merkuri, seharusnya peredaran zat kimia ini jangan sampai salah di pergunakan.

Sebelumnya diberitakan, tiga penambang meninggal dunia akibat tertimbun tanah saat melakukan aktivitas PETI pada Senin (19/5/2014) malam di Dusun Pempadang, Desa Kayuara, Kecamatan Mandor.

Ketiga penambang PETI adalah Siswanto alias Wanto(27), Dedi (27) warga Dusun Kayuara, Desa Kayuara Kecamatan Mandor dan Suryono (30) warga Dusun Pana Desa Sumsum Kecamatan Mandor.

Penggunaan Air Tanah Akan Dipungut Biaya

PALANGKARAYA - Rencana Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang akan memungut retribusi dari penggunaan air tanah bagi warga ditanggapi positif Direktur PDAM Palangkaraya, Tridoyo Kertanegara.

Menurut Direktur PDAM Palangkaraya ini, setidaknya dengan pengenaan pungutan penggunaan air tanah tersebut, maka masyarakat memiliki alternatif dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga tersebut.

"Saya mendukung sekali, pengenaan pungutan dalam penggunaan air tanah tersebut. Masyarakat akan bisa memilih alternatif dalam penggunaan air tanah tersebut, apakah PDAM atau air tanah, sebab keduanya dikenakan pungutan," katanya, Senin (19/5/2014).

Rencana pengenaan pungutan penggunaan air tanah tersebut akan didukung dengan peraturan daerah yang kini masih di bahas di Gedung DPRD Kota Palangkaraya.

Lokasi Tambang Pasir Ilegal Dipoliceline

Suhardi Lentam Nigam, Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Rabu (21/5/2014) menegaskan, selayaknya sejumlah lokasi penambangan pasir tanpa izin yang marak berlangsung harus ditutup dan diberikan policeline.

Menurut dia, penambangan pasir oleh masyarakat yang dilakukan oleh pemilik lahan tersebut patut ditutup karena dalam melakukan ekploitasi tidak ada kontribusi bagi daerah.

"Tidak perlu beralasan, jika ditutup maka pembangunan mandek, yang jelas mereka beroperasi ilegal sehingga harus ditertibkan dulu baru diatur operasional mereka," katanya.