Selasa, 25 Juni 2013

Kalsel Kritisi Mengejar Adipura

Banjarmasin, ( Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Nasib Alamsyah mengritisi pemerintah kabupaten dan kota (Pemkab/Pemko) di wilayahnya yang terlalu mengejar Adipura, sebuah supremasi keberasihan suatu kota.

"Saya kira kita tidak perlu terlalu berambisi untuk mendapatkan Adipura. Tapi yang terpenting kita bekerja bagaimana menanamkan budaya besih," ujarnya dalam diskusi bersama komunitas wartawan DPRD Kalsel, Senin.

Mantan pelaksana tugas Komandan Kodim Bogor, Jawa Barat (Jabar) itu berkeyakinan, kalau budaya bersih sudah ternaman pada seluruh elemen masyarakat, niscaya penghargaan berupa Adipura akan datang sendirinya.

Ia mencontohkan ketika dirinya bertugas di "kota hujan" Bogor, Jabar tersebut tahun 1980-an, dengan kerja keras menanamkan budaya bersih, akhirnya kota itu betul-betul bersih dan mendapatkan Adipura.

"Karena ketika itu, seluruh elemen masyarakat, baik dari semua tingkatan merasa bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan masing-masing, yang pada gilirannya kota Bogor tersebut menjadi bersih," ungkapnya.

"Perolehan Adipura bagi kota Bogor ketika itu, juga sebagai hasil studi banding elemen pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan dan kota ke Padang, Sumatera Barat yang sudah meraih Adipura Kencana," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Kolonel Infantri purnawirawan tersebut berkeyakinan pula, Banjarmasin, ibu kota Kalsel bisa meraih Adipura, walau mendapat julukan kota seribu sungai.

"Memang anggapan sementara urang, sulit mewujudkan kebersihan kota seribu sungai tersebut, apalagi misalnya ditambah dengan kesadaran akan budaya bersih dari masyarakat setempat kurang," ujar mantan Komandan Kodim Banjarmasin itu.

"Bahkan keadaan kota Banjarmasin bisa lebih parah, bila pemimpin daerah lebih menonjolkan kemauan sendiri, tidak mau menerima masukan urang lain, baik berupa koreksi atau saran," demikian Nasib Alamsyah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Fathurrahman tak banyak memberikan komentar tentang pola kerja Wali Kota Banjarmasin dalam menata pembangunan kota dan masyarakatnya. 

"Saya tak ikut komentar tentang kebijakan atau pola kerja Bapak Wali Kota H Muhidin dalam menata kota dan masyarakatnya. Biar masyarakat Kota Banjarmasin sendiri yang menilai wali kotanya," lanjutnya.

Namun politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sependapat dengan pendapat Ketua DPRD Kalsel, yaitu bagimana menanamkan budaya bersih kepada masyarakat Banjarmasin agar kota seribu sungai tersebut menjadi bersih.

"Kebersihan itu sifatnya langgeng, bukan cuma saat menjelang atau sewaktu keberadaan tim pemantau (penilai) kebersihan," demikian Fathurrahman.