Puluhan mahasiswa tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat, berunjuk rasa menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, karena hanya akan menyengsarakan rakyat kecil.
"Kami mahasiswa Kalbar satu kata dan satu tekad tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, meskipun upaya pemerintah untuk membujuk masyarakat dengan digelontorkannya program BLSM," kata Koordinator FPR Kalbar Edi Gustiyansah saat menyampaikan orasinya di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah akan menyengsarakan masyarakat kecil, dan sangat berdampak pada kaum buruh dan akan semakin menambah masyarakat miskin di Kalbar dan Indonesia umumnya.
"Dengan harga premium sekarang Rp4.500/liter di wilayah hulu Kalbar sudah mencapai Rp10 ribu hingga belasan ribu/liter, apalagi nanti sudah mencapai seharga Rp6.500/liter sesuai rencana pemerintah," ungkapnya.
Dalam aksinya mahasiswa Kalbar mengajak seluruh masyarakat provinsi itu untuk melakukan nasional guna membatalkan rencana kenaikan BBM bersubsidi.
"Kami meminta pemerintah secepatnya mensosialisasikan kilang-kilang minyak yang saat ini sebagian besar masih dikuasai oleh perusahaan asing, demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat banyak," ujar Edi.
Dalam melakukan aksinya FPR Kalbar mengibarkan bendera merah putih setengah tiang yang artinya bumi Indonesia sedang menangis atas kebijakan pemerintah yang akan menaikkan BBM bersubsidi.
Sementara, itu antrean panjang pemilik kendaraan roda dua dan empat mulai mewarnai sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Pontianak, Provinsi Kalbar, untuk membeli BBM jenis premium dan solar bersubsidi.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah SPBU di Kota Pontianak diwarnai antrean panjang oleh kendaraan, baik roda dua dan empat, seperti di SPBU Jalan Uray Bawadi, Tanjungpura, Imam Bonjol, Merdeka, Pal III, dan Hasanuddin, dan lain-lain.
Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar (Pol) Mukson Munandar menyatakan, pihaknya mengerahkan sebanyak 1.300 personel untuk mengamankan SPBU dan demo penolakan rencana kenaikan BBM bersubsidi di provinsi itu dengan menempatkan dua hingga enam petugas polisi pada setiap SPBU.
Polda Kalbar mulai 10 Juni hingga 9 Juli 2013 telah menggelar Operasi Dian Kapuas, yakni operasi pengamanan untuk mengantisipasi rencana kenaikan BBM bersubsidi.
"Operasi Dian Kapuas lebih mengutamakan pengamanan, penyelidikan, deteksi dini, dan penegakan hukum terhadap penyimpangan BBM bersubsidi," ungkapnya.
Kabid Humas Polda Kalbar mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi rencana kenaikan BBM bersubsidi.
"Belilah BBM sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu menampung, karena kalau itu dilakukan selain berdampak BBM akan langka juga berisiko, seperti terjadi kebakaran dan lainnya," kata Mukson.
