Kondisi jalan negara antara Kabupaten Sanggau dan Sekadau di Kalimantan Barat semakin rusak sehingga mengganggu transportasi yang melewati jalur tersebut.
"Sudah beberapa kali truk terbalik dan menyebabkan kecelakaan di jalur Sanggau-Sekadau. Namun, sayangnya, sampai sekarang sepertinya pemerintah provinsi dan pusat masih tutup mata atas kondisi ini," kata Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Nasri Alisan, Senin.
Dia mengatakan, buruknya infrastruktur di Kabupaten Sanggau seharusnya menjadi catatan penting dari para wakil rakyat asal daerah itu di DPRD Provinsi Kalbar.
Menurut dia, dengan kondisi jalan yang rusak parah, namun para wakil rakyat dapil Sanggau-Sekadau yang duduk di DPRD Provinsi Kalbar terkesan tidak mampu menyuarakan dan berkomitmen atas amanah rakyat tersebut.
Nasri menuturkan, sudah bertahun-tahun jalan negara Sanggau-Sekadau mengalami kerusakan yang parah, bahkan dalam jangka waktu itu juga tidak ada perbaikan di titik-titik kerusakan tersebut.
"Apa kerja mereka di dewan sana, tidur atau diam saja. Apa mereka tidak malu dan tidak prihatin dengan kondisi jalan yang rusak parah itu," katanya.
Dia menuturkan, masyarakat hanya ingin agar jalannya bagus, agar akses transportasi lancar. Makanya dia mempertanyakan tentang perbaikan jalan yang sudah diluncurkan terkait kapan realisasinya.
"Perbaikan jalannya sudah diluncurkan, realisasinya kapan? Kalau hanya sekedar launching, siapapun bisa. Atau jangan-jangan memang dananya belum ada. Jadi percuma saja kalau dapat penghargaan ini dan itu, tetapi kondisi rill di lapangan tidak disentuh sama sekali," tuturnya.
Ia mengingatkan, dalam beberapa periode, infrastruktur di Sanggau sangat jauh dari harapan masyarakat, sehingga mereka jelas sangat kecewa dengan keberadaan mereka di dewan provinsi. "Masyarakat hanya menuntut perbaikan jalan agar bisa mulus seperti jalan di daerah lain agar akses ekonomi dan kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan lancar," kata Nasri.
Nasri menambahkan, jika memang belum ada perbaikan secara total, setidaknya pada titik ruas jalan yang rusak harus sudah ada penanganan darurat oleh pihak provinsi pada jalan negara tersebut.
"Kalau dari sisi ekonominya, wajar muncul ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat di wilayah timur, karena kondisinya juga sangat buruk. Paling tidak ada bentuk keseriusan pemerintah provinsi dalam hal ini," tuturnya.
