PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis menyatakan rasio kemandirian daerah di wilayahnya pada tahun lalu mencapai 93,16 persen. Salah satu indikator kemandirian tersebut adalah kuatnya pembiayaan pembangunan daerah.
”Dalam era otonomi, daerah dituntut lebih mandiri dalam melaksanakan urusan dan penyelenggaran pemerintah daerah,” ujar Cornelis di DPRD Provinsi Kalbar, beberapa hari lalu.
Cornelis menjelaskan hal ini berkaitan dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012. Pelaksanaan APBD baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mendanai seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan.
Secara rinci Cornelis menjelaskan pada 2012 sumber pendapatan Kalbar masih tergantung pada dana perimbangan. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2,93 triliun. Jumlah ini meningkat 24,91 persen atau Rp730 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,2 triliun. ”Setiap tahunnya pemerintah daerah terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki,” katanya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada tahun anggaran 2012, PAD ditargetkan sebesar Rp1,67 triliun dan terealisasi Rp1,164 triliun atau 99,69 persen. PAD dari pendapatan pajak daerah ditargetkan Rp976,3 miliar, terealisasi Rp986,81 miliar atau 100,77 persen. Dari retribusi daerah ditargetkan Rp111,88 miliar dan terealisasi Rp86,05 atau 70,6 persen. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp47,72 miliar dan terealisasi Rp47,62 miliar atay 99,77 persen. Sedangkan lain-lain PAD yang sah ditargetkan Rp29,07 miliar dan terealisasi Rp40,93 miliar atau 140,77 persen.
Pendapatan juga berasal dari dana perimbangan maupun pendanaan daerah dari APBN. Dana ini terdiri atas dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
Cornelis mengungkapkan pada tahun anggaran 2012, penerimaan dari transfer pemerintah pusat ditargetkan Rp1,2 triliun dan teralisasi Rp1,24 triliun atau 103,47 persen. Penerimaan ini terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak yang ditargetkan Rp122,3 miliar dan terealisasi Rp154,58 persen, bagi hasil pajak bukan pajak sumber daya alam ditargetkan Rp18,5 miliar dan terealisasi Rp28,1 miliar. Dana Alokasi Umum ditargetkan Rp102 triliun terealisasi 100 persen, DAK terealisasi 100 persen yakni Rp43,91 miliar, lain-lain pendapatan yang sah terealisasi Rp518,65 miliar atau 100,44 persen dari target sebesar Rp516,37 miliar, serta lainnya.
Belanja daerah realisasinya Rp3,04 triliun atau 94,44 persen dari jumlah belanja yang ditetapkan Rp3,22 triliun. Belanja ini terdiri atas operasi ditargetkan Rp2,23 triliun dan teraliasasi Rp354,48 miliar, realiasasi belanja tak terduga Rp4,85 miliar, realisasi belanjan transfer bagi hasil kepada kabupaten dan kota Rp447,34 miliar. ”Sehingga defisit Rp11,04 miliar dan ditutup dengan pembiayaan neto sebesar Rp333,3 miliar,” katanya.
Nama Pontianak yang berasal dari Bahasa Melayu ini dipercaya ada kaitannya dengan kisah Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu Kuntilanak ketika beliau menyusuri Sungai Kapuas. Menurut ceritanya, Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu sekaligus menandakan di mana meriam itu jatuh, maka di sanalah wilayah kesultanannya didirikan. Peluru meriam itu jatuh di dekat persimpang Sungai Kapuas dan Sungai Landak, yang kini dikenal dengan nama Kampung Beting.
