SAMARINDA – Laju pertumbuhan penduduk Samarinda yang mencapai 3,12 persen setiap tahun, selain menjadi salah satu potensi juga bukan mustahil memunculkan masalah apabila tidak bisa dikendalikan dengan tepat. Persoalan tersebut berdampak terhadap perkembangan kota berkaitan masalah kesejahteraan, kesehatan dan ketenagakerjaan serta ragam persoalan sosial kemasyarakatan lain.
”Untuk itu, masalah laju pertumbuhan penduduk perlu mendapat perhatian semua pihak,” ucap Sekretaris Kota (Sekkot) Zulfakar. Sekkot menyatakan hal itu pada pembukaan sosialisasi Kebijakan dan Strategi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kependudukan dan KB bagi SKPD dan mitra kerja Pemerintah Kota Samarinda, Kamis (20/6) kemarin.
Menurutnya salah satu strategi dalam penanggulangan masalah kependudukan adalah dengan peningkatan kualitas dan akses pelayanan KB. Oleh karenanya, dia sangat menyambut baik adanya advokasi ini, sebagai salah satu upaya untuk terus meningkatkan pemahaman penentu kebijakan agar dapat memberikan dukungan terhadap program KB.
”Dalam pelaksanaannya, masalah kependudukan ini tidak bertumpu pada badan keluarga berencana saja, melainkan meliputi peran unit lembaga terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing,” tegas Zulfakar. Sedangkan Kepala Badan KBKS Kota Samarinda Nani Ruminingsih menyebutkan, para pemangku kepentingan dan mitra pemerintah kota dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program KB sangat diperlukan sebagai media untuk mewujudkan komitmen.
Tentang pengertian komunikasi, meliputi proses penyampaian isi pesan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PKKB) dari seseorang kepada pihak lain untuk mendapat tanggapan. Lantas informasi adalah data tentang PKKB, dan edukasi adalah kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan prinsip seseorang/kelompok dalam PKKB.
”Sedangkan advokasi adalah upaya untuk mengajak dan memotivasi para pembuat kebijakan agar mengeluarkan regulasi PKKB terutama yang berpihak kepada masyarakat marginal,” tegas Nani.
